UU Pemilu dan Nasib Demokrasi Kita

Ahmad Fadil - 22 Jul 2017

UU Pemilu dan Nasib Demokrasi Kita

VIVA.co.id – Setelah sekitar sembilan bulan, dengan melalui proses yang cukup alot, dan panjang, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu di detik-detik sebelum memasuki akhir pekan ini, Jumat 21 Juli 2017.

Satu poin krusial diatur dalam undang-undang tersebut adalah soal ambang batas presiden, atau presidential threshold sebanyak 20 persen.
Berdasar undang-undang baru itu, partai politik, atau gabungan partai politik harus memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara secara nasional bila ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, yang digelar secara serentak dengan Pemilu Legislatif.

Syarat yang cukup berat dan kontroversial. Karena itulah, pembahasan undang-undang tersebut diwarnai tarik ulur antara partai-partai politik dan pemerintah, serta proses yang tidak mudah.

Sebelum disahkan, ‘drama’ sempat terjadi. Empat fraksi memutuskan walk out, atau keluar ruangan rapat dalam pemungutan suara pembahasan RUU Pemilu, antara lain Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.

Fraksi PAN dan PKS menolak pengambilan keputusan melalui voting. Kemudian, Fraksi Gerindra dan Demokrat tetap berpandangan ambang batas presiden harus ditiadakan.
sum berita Universitas Djuanda: http://www.viva.co.id/indepth/fokus/938161-uu-pemilu-dan-nasib-demokrasi-kita